KAREBAKALTIM.com, Samarinda — Wacana penataan ulang posisi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) kembali mencuat dan memicu perdebatan publik. Usulan agar Polri ditempatkan di bawah kementerian tertentu dinilai tidak sekadar menyangkut perubahan struktur kelembagaan, melainkan berkaitan langsung dengan prinsip independensi aparat penegak hukum dan keseimbangan kekuasaan dalam sistem demokrasi.
Menanggapi isu tersebut, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Persekutuan Suku Asli Kalimantan (Pusaka) Kalimantan Timur, Prof Abdunnur, menegaskan bahwa pembahasan wacana tersebut harus dilakukan secara objektif dan berbasis substansi, bukan didorong oleh kepentingan politik jangka pendek.Hal itu disampaikannya dalam rangkaian acara Milad ke-21 Pusaka yang digelar di Gor Segiri Samarinda, Sabtu (31/1/2026).
“Memang hampir semua organisasi masyarakat di Indonesia menyuarakan penolakan. Namun Pusaka memilih untuk melihat persoalan ini secara lebih komprehensif,” kata Abdunnur.
Menurut dia, yang perlu dikaji secara mendalam adalah peran dan fungsi kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Apakah posisi Polri saat ini sudah ideal atau justru perlu berada di bawah kementerian tertentu, harus diputuskan berdasarkan kajian yang matang.
“Tentu kita akan melihat substansinya. Peran dan fungsi kepolisian ini apakah memang untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Itu yang harus menjadi fokus utama,” ujarnya.
Abdunnur menekankan bahwa esensi keberadaan kepolisian adalah membangun ketertiban bersama masyarakat. Karena itu, partisipasi publik menjadi kunci dalam mewujudkan keamanan yang berkelanjutan.
“Yang paling penting adalah bagaimana kepolisian mampu melibatkan partisipasi masyarakat untuk menciptakan ketertiban umum. Sehingga keamanan itu dirasakan sebagai tanggung jawab bersama,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Abdunnur juga memaparkan visi Pusaka sebagai organisasi kemasyarakatan yang berorientasi pada sinergi dengan pemerintah melalui pendekatan intelektual dan profesional. Pusaka mengusung tagline SEP, yakni Safety, Intelektual, dan Profesional.
“SEP adalah pesan bagaimana kita menjaga wilayah Indonesia, khususnya Kalimantan, dengan mengedepankan keamanan, pemikiran intelektual, dan profesionalisme. Ini merupakan kontribusi Pusaka untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujar Abdunnur.
Ia menambahkan, Pusaka berkomitmen mendukung ketahanan nasional dengan tetap menghormati kearifan lokal, serta siap bersinergi dengan pemerintah pusat dan daerah, termasuk dalam mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Kami ingin Pusaka hadir dengan kontribusi pemikiran dan partisipasi nyata untuk Indonesia, khususnya Kalimantan,” pungkasnya. (Rap)
