KAREBAKALTIM.com – Kisruh di tubuh Partai Demokrat makin memanas dengan terpilihnya Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) di Sumatra Utara, Jumat (5/3/2021).
Namun, hal tersebut tidak berpengaruh apapun bagi Pengurus DPC Kota Bontang. Bahkan konflik itupun tak mereka pedulikan.
Hal itu disampaikan Ketua DPC Partai Demokrat Kota Bontang, saat dihubungi oleh reporter Karebakaltim.com, Sabtu (6/3/2021).
“Ini dinamika dalam proses pendewasaan pengurus Partai Demoktrat,” ujarnya.
Hartono menegaskan, Agus Harimurti Yudhoyono resmi sebagai ketua yang terpilih pada Kongres V Partai Demokrat di Jakarta Tahun 2020 lalu.
Dari itu, pihaknya dan seluruh pengurus DPC Partai Demokrat se-Kalimantan Timur (Kaltim) pun tetap solid dan mendukung pria yang akrab disapa AHY itu sebagai ujung tambuk partai yang memiliki 4 warna tersebut.
Selain itu, kata dia, kepengurusan DPC Partai Demokrat Kota Bontang pun ditandatangani langsung Ketua Umum DPP Partai Demokrat yang pernah berprofesi sebagai TNI selama 16 tahun ini.
“Sesuai SK DPP Partai Demokrat dengan Nomor, 64/SK/DPP.PD/DPC/XI/2020 tanggal 20 September 2020 tentang Revisi Susunan Kepengurusan DPC Partai Demokrat Kota Bontang, Provinsi Kaltim periode 2016-2021 ditandatangani AHY,” sebutnya.
Ia menilai bahwa penyelenggaraan KLB Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatra Utara, tidak sah atau ilegal.
Menurutnya hak tersebut tidak berdasarkan konstitusi atau Undang-undang Dasar (Inkonstitusional). Pasalnya diikuti oleh pihak-pihak yang bukan merupakan kader Partai Demokrat.
“Dihadiri orang-orang yang sudah keluar dari keanggotaan Partai Demokrat serta tidak sesuai dengan AD/ART Partai Demokrat,” bebernya.
Pengurus DPC Partai Demokrat Kota Bontang juga menilai bahwa terdapat campur tangan Pemerintah Pusat terkait dilaksanakannya KLB tersebut. Mengingat Partai Demokrat di bawah kepemimpinan AHY saat ini memposisikan diri sebagai Partai Oposisi terhadap pemerintah.
“Bukan tidak mungkin nantinya akan dapat pengesahan dari Kemenkun HAM RI. Karena ada intervensi dari pusat. Tapi tetap kita fokus pada AHY,” tuturnya.
Lanjutnya, Pengurus dan Kader DPC Demokrat Bontang juga sudah mendapat imbauan dari pihak berwajib. Pihaknya pun menunggu keputusan Kemenkum HAM serta siap menjaga ke kondusifitas situasi politik Kamtibmas di wilayah Bontang.
“Polres Bontang sudah imbau kita juga, agar tidak ikut larut dalam konflik internal yg terjadi di pusat,” tutupnya. (*)
Reporter : Mirah Hayati
Editor : Siti Nurkhasanah
