KAREBAKALTIM.com – Layanan uji kelayakan kendaraan (KIR) di Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor (UPT PKB) Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bontang dihentikan.
Akibatnya Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang kehilangan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) senilai Rp 240 juta tiap tahunnya.
Kasi Pengujian dan Pelayanan Nurdiansyah menyebutkan alasan mengapa pelayanan tersebut dihentikan yakni karena fasilitas yang dimiliki UPT PKB saat ini sudah tidak memenuhi syarat untuk mengeluarkan surat uji kelayakan kendataraan (KIR).
Gedung yang tidak presentatif dikatakan menjadi salah satu alasan. Selain itu peralatan yang dimiliki saat ini sudah tidak memenuhi standar untuk mengeluarkan bukti uji kelayakan.
“Alat yang sekarang sudah tidak memenuhi standar, seperti alat uji rem, alat uji emisi, sensor suara sensor cahaya, timbangan, dan sebagainya. Sekarang di tempat lain alatnya sudah canggih,” ujarnya.
Selain itu Buku Uji Kendaraan atau yang akrab disebut buku KIR yang pihaknya keluar kan saat ini sudah tidak berlaku lagi sesuai arahan dari Pemerintah Pusat.
Sekedar informasi mulai tahun 2020, buku hasil uji KIR telah diganti kartu bernama Bukti Lulus Uji Elektronik atau Blu-E.
“Namun sebenarnya kita saat ini kita bisa saja kalau hanya mengeluarkan bukti uji kelayakan berupa Kartu atau Blu-E, namun karena fasilitas tidak menunjang jadi tidak bisa,” ujarnya.
Kini UPT PKB Dishub Bontang hanya bisa mengeluarkan surat pengantar. Selanjutnya masyarakat Bontang yang hendak
melakukan uji kelayakan kendaraannya dapat melakukan di tempat terdekat. Seperti di Samarinda atau di Sangatta.
Lanjutnya ia berharap, kedepan seluruh fasilitas yang kurang tersebut dapat segera terpenuhi. Agar pihaknya dapat segera kembali melayani masyarakat Kota Bontang.
“Yah kita harap semoga kedepan semuanya dapat terpenuhi,” pungkasnya. (*)
Reporter : Tomy Gutama
Editor : Siti Nurkhasanah
