KAREBAKALTIM.com, Samarinda – Mandeknya pencairan anggaran hibah untuk Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kalimantan Timur mulai berdampak nyata terhadap keberlangsungan kegiatan olahraga di daerah. Salah satu imbasnya adalah gagalnya cabang olahraga (cabor) kriket untuk ambil bagian dalam Kejuaraan Nasional (Kejurnas).
Ketua KONI Kaltim, Rusdiansyah Aras, mengaku prihatin atas situasi tersebut. Ia menyampaikan permohonan maaf kepada para pengurus cabor yang sejauh ini belum mendapat dukungan pendanaan maksimal. Namun, ia menegaskan bahwa kondisi ini di luar kendali KONI, karena hingga kini Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) belum juga ditandatangani.
“Kami benar-benar dalam posisi sulit. Tanpa NPHD, dana tidak bisa digunakan, padahal agenda olahraga sangat padat di paruh kedua tahun ini,” ujar Rusdiansyah, Rabu (23/7/2025).
Menurutnya, jika proses penandatanganan NPHD baru rampung pada Agustus atau bahkan September, maka banyak program yang dipastikan tertunda atau batal digelar.
Selain Kejurnas, agenda seperti Babak Kualifikasi (BK) Porprov, Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional (Pomnas), dan Sukan Borneo juga berpotensi tak terlaksana. Belum lagi persiapan menuju PON cabang bela diri yang dijadwalkan berlangsung Oktober di Kudus, Jawa Tengah.
Rusdiansyah menjelaskan bahwa Kejurnas seharusnya menjadi ajang penting untuk seleksi atlet menuju Porprov dan Pra-PON. Molornya pendanaan membuat proses pembinaan terhambat.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa KONI Kaltim kini menanggung utang sekitar Rp 4,1 miliar kepada sejumlah cabor yang terpaksa menalangi sendiri pembiayaan kegiatan. Angka itu belum termasuk pengeluaran transportasi untuk kontingen yang mengikuti agenda nasional, yang totalnya diperkirakan bisa menyentuh lebih dari Rp 6 miliar.
“Kami sudah berusaha maksimal, tapi tanpa anggaran, kami tidak bisa melangkah lebih jauh,” katanya.
Rusdiansyah merinci bahwa sepanjang tahun ini, setidaknya ada 74 kegiatan nasional yang melibatkan 432 atlet, 60 pelatih, dan 17 ofisial teknik. Ini termasuk keikutsertaan dalam seleksi nasional, pemanggilan Pelatnas, hingga musyawarah cabor dan operasional internal KONI.
Padahal, berdasarkan DIPA 2024, KONI Kaltim semula dijanjikan anggaran sebesar Rp 54 miliar. Namun, setelah adanya kebijakan efisiensi, alokasi tersebut dipangkas menjadi Rp 45,5 miliar. Rencana belanja dan rincian penggunaan dana juga telah disampaikan ke Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kaltim sejak awal tahun.
Rusdiansyah mengkhawatirkan keterlambatan ini akan mengganggu target jangka panjang, termasuk ambisi Kaltim untuk menembus tiga besar nasional pada PON 2028.
“Ini belum bicara soal program recovery atlet dan peningkatan kualitas pelatih. Semua terancam tertunda,” ungkapnya.
Ia berharap ada langkah konkret dan segera dari pihak terkait agar pencairan dana bisa dilakukan sebelum Agustus.
“Kalau sampai bulan depan belum juga ada kejelasan, bisa dipastikan seluruh program pembinaan dan prestasi akan mandek,” pungkas Rusdiansyah. (Bey)
