KAREBAKALTIM.com – Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia akhirnya resmi keluarkan Emergency Use Authorization (EUA) atau penggunaan darurat vaksin Covid-19.
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kepala BPOM RI Penny K Lukito Dalam konferensi pers EUA Vaksin Covid-19 yang disiarkan di kanal YouTube BPOM RI, Senin (11/1/2021).
Dalam Konferensi pers tersebut Penny menyampaikan persetujuan itu diambil mengingat kondisi kedaruratan dan kebutuhan percepatan penanganan Covid-19 di Indonesia, dimana telah memasuki bulan ke-10 sejak dinyatakan kedaruratan pada bulan April 2020 lalu.
?Dengan memperhatikan kondisi kedaruratan dan merespons kebutuhan percepatan penanganan Covid-19, maka Badan POM mengambil langkah kebijakan dengan menerapkan Emergency Use Authorization (EUA) atau persetujuan penggunaan dalam kondisi kedaruratan untuk vaksin Covid-19,? ujarnya.
Selain itu Penny menyampaikan bahwa vaksin Sicovac memiliki mutu yang memuhi standar yang berlaku serta pembuatan obat yang baik. Dan juga memiliki manfaat lebih besar ketimbang resiko atau dampak negatifnya.
Dimana vaksin tersebut memiliki Eficacy sebesar 65,3 persen berdasarkan uji coba di bandung yang telah memasuki uji klinis tahap ke-3.
Dalam kesempatan tersebut Penny menyampaikan harapan bahwa vaksin ini dapat menjadi penentu mengatasi pandemi Covid-19 ini, dimana seluruh negara didunia juga sedang melakukan upaya yang sama.
Dalam engambilan keputusan EUA ini dimana BPOM selaku badan yang diamanatkan untuk mengambil keputusan tersebut juga telah selaras dengan panduan WHO selaku organisasi kesehatan dunia.
“Secara internasional, kebijakan Emergency Use Authorization ini selaras dengan panduan WHO,” ungkapnya.
Dengan keluarnya pernyataan resmi EUA dari BPOM RI tersebut selanjutnya vaksinisasi Covid-19 dapat segera dilaksanakan. Dimana pemerintah telah menjadwalkan akan mulai melakukan vaksinisasi Covid-19 pada13 Januari 2020 mendatang. Rencananya,?vaksin?pertama di Indonsia akan disuntikkan ke Presiden Joko Widodo.
Turut hadir dalam Konferensi Pers Ketua MUI Bidang Fatwa dan Urusan Halal, Perwakilan WHO Indonesia, Perwakilan Kementrian dan Lembaga, Ketua PB IDI, Tim Ahli komite nasional penilai obat, Tim Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI)dan assosiasi klinisi, serta Dirut Biofarma. (*)
Reporter : Tomy
Editor : Siti Nurkhasanah
