KAREBAKALTIM.COM, Samarinda – Dugaan beredarnya BBM jenis Pertamax oplosan di Kalimantan Timur menjadi perhatian serius DPRD Kaltim. Kasus yang memicu keluhan puluhan pengendara akibat kerusakan mesin kendaraan, akhirnya memaksa PT Pertamina buka suara dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPRD Kaltim pada Rabu (9/4/2025).
Namun, suasana rapat sempat memanas dan bahkan diskors selama 27 menit karena perwakilan Pertamina yang hadir dinilai tidak memiliki kapasitas penuh untuk mengambil keputusan.
“Kami kecewa. Ini persoalan yang menyentuh langsung masyarakat, tapi yang hadir dari Pertamina tidak bisa memberi kepastian,” kata Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sabaruddin Panrecalle.
Skorsing pun dilakukan untuk memberi waktu kepada pihak Pertamina melakukan koordinasi dengan kantor pusat. Usai skors dicabut, Pertamina menyampaikan sikap resminya.
Region Manager Retail Sales Kalimantan PT Pertamina Patra Niaga, Addieb Arselen, menyampaikan bahwa pihaknya telah mendapat restu dari pimpinan pusat untuk menindaklanjuti keluhan masyarakat.
“Kami akan menunjuk bengkel-bengkel resmi di sepuluh kabupaten/kota di Kalimantan Timur untuk memeriksa kendaraan yang terdampak. Pemeriksaan ini akan dilakukan tanpa biaya,” jelas Addieb.
Pertamina berjanji akan segera mengumumkan lokasi dan jadwal pemeriksaan, sekaligus menyusun mekanisme teknis agar proses berjalan tertib dan transparan. Bengkel-bengkel yang telah memiliki kerja sama dengan Pertamina akan dilibatkan dalam proses ini.
Langkah tersebut dinilai sebagai awal yang baik oleh Komisi II, namun mereka menekankan agar Pertamina tidak hanya berhenti pada penanganan jangka pendek.
“Kasus ini jadi alarm bahwa distribusi BBM kita masih lemah pengawasan. Harus ada audit menyeluruh agar ke depan tidak ada lagi masyarakat dirugikan,” lanjut Sabaruddin.
Sejumlah warga di berbagai daerah di Kaltim sebelumnya melaporkan kerusakan pada kendaraan mereka usai mengisi BBM di SPBU. Dugaan pun mengarah pada oplosan atau penurunan kualitas Pertamax yang beredar.
Kini, publik menanti realisasi janji Pertamina dan berharap langkah-langkah yang diambil tidak hanya bersifat sementara, tetapi mampu mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap distribusi BBM yang aman dan berkualitas.(Bey)
