KAREBAKALTIM.com – Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Bontang masih tergantung dengan dana perimbangan. Memaksa daerah hanya memfokuskan anggarannya pada 3 skala utama.
Hal tersebut, sesuai arahan pemerintah pusat yang mana memfokuskan pada 3 hal. Di antaranya, pemulihan ekonomi, kesehatan dan jaring pengamanan sosial.
“Itu menjadi fokus utama yang wajib diperhatikan,” ungkap Kepala Badan Perencanaan dan Penelitian Pembangunan (Bapelitbang) Bontang Amiruddin Syam.
Untuk skala prioritas, nanti akan dibahas lebih lanjut setelah pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang, Basri Rase dan Najirah, sebab tahun 2022 proyeksi belanja daerah hanya sebesar Rp1,27 triliun.
Dari itulah pembangunan gedung uji kelayakan kendaraan bermotor (KIR), nantinya tergantung dari keputusan pemerintahan yang baru. Karena dana yang diperlukan untuk membangun gedung tersebut mencapai Rp26 miliar.
“Bisa terealisasi kalau dua kali menganggarkan, misalnya Rp10 miliar dulu untuk tahun 2022. Selebihnya bisa di tahun berikutnya,” katanya beberapa waktu lalu, di gedung Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bontang.
Amir pun melanjutkan, permasalahan banjir akan menjadi skala utama yang dikerjakan oleh Basri-Najira. Sehingga anggarannya akan dialihkan kepenanganan tersebut.
“Nanti kami akan sampaikan kondisi keuangan saat ini seperti apa dan pasti ada kegiatan yang ditunda. Sebab anggaran akan dialihkan kepenanganan banjir yang menjadi fokus utama,” terangnya.
Selain itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bontang hanya sebesar 16 persen. Membuat pemerintah harus memotong 8 persen bagi kesehatan. Sementara untuk pemulihan ekonomi sebesar 20 persen.
“PAD kita kurang lebih Rp180 miliar saja. Jadi program yang akan dijalankan di tahun 2021 akan ditunda dulu,” tandasnya. (*)
Reporter : Mirah Hayati
Editor : Siti Nurkhasanah
