KAREBAKALTIM.com, Bontang- Ketidakhadiran pihak Yayasan Universitas Trunajaya (Unijaya) Bontang dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait status mahasiswa di Pernguruan Tinggi Swasta itu, memunculkan reaksi kecewa dari berbagai pihak.
Ketua Komusi C DPRD Bontang, Alfin Rausan Fikry, mengatakan masalah ini merupakan masalab internal kampus, namun karena melibatkan mahasiswa yang merupakan warga Bontang, sehingga secara sosial, pemerintah bertanggungjawab untuk turut andil menyelesaikan masalah ini.
“Sayangnya pihak kampus tidak hadir, padahal kita ingin mendengar sendiri apa masalahnya di sana hingga tidak beroprasi sudah,” terangnya, Senin 16 Juni 2025.
Menurutnya sulit untuk menemukan jalan keluar, sekalipun pemerintah bolak-balik ke Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti), untuk mencari solusi.
“Mau ke kementerian, mau ke planet Mars sekalipun. Kalau yayasan juga acuh tidak acuh dengan persoalan ini juga enggak selesai-selesai ini,” paparnya.
Namun dalam kondisi seperti ini, pihak kampus yang sulit dihubungi, bagaimanapun caranya pemerintah harus tetap memikirkan nasib para mahasiswa.
“Kita prihatin dengan hal ini, teman-teman mahasiswa yang sudah membayar uang kuliahnya dan lain yang lain ternyata tidak mendapatkan full apa yang mereka harapkan,” tandas politisi Partai Golkar ini.
Ia berharap, pemerintah segera melakukan pemanggilan kepada pihak kampus untuk memberikan penjelasan.
“Kalau mungkin mereka sampaikan itu urusan kami, Pak. Tidak bisa begitu. Ini hajat orang banyak soalnya,” tegasnya.
Sementara itu, berdasakan penuturan salah satu mahasiswa yang memperjuankan masalah ini, Riswan, mengatakan sebanyak kurang lebih 200 mahasiswa semester akhir yang telah yudisium namun belum mendapatkan ijazah lantaran masalah kampus yang bermasalah ini.
“Itu untuk semester akhir, yang proses penyelesaian saja, belum lagi mahasiswa baru,” tandasnya. (Cca/Adv)
