KAREBAKALTIM.com – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bontang, Agus Haris mendesak agar di masa pemerintahan Basri-Najirah sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang periode 2021-2024, persoalan warga pesisir yang bekerja sebagai nelayan bisa dimasukkan dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Pasalnya, tingkat kehidupan masyarakat yang menggantungkan rejekinya di laut tersebut bisa dikatakan sebagai warga kurang mampu.
“Kondisi warga pesisir sangat rentan terhadap kemiskinan. Soalnya pada saat saya turun ke lokasi ketersedian air di sana saja sangat minim. Bahkan bangunan untuk di tempati sudah tidak layak digunakan,” jelasnya, Selasa (27/04/2021).
Anggota legislatif jebolan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini menuturkan, masyarakat pesisir mempunyai andil yang besar. Sebab, tanpa mereka kita tidak bisa mendapatkan asupan protein dari hasil tangkapan ikan yang mereka (nelayan) kerjakan.
Sehingga, persoalan tersebut bisa dijadikan prioritas utama agar mereka mendapatkan kehidupan yang lebih layak lagi. Pun memberikan edukasi bagi warga di sana juga perlu.
“Kalau bisa perbaikan dan pembinaan secara berkelanjutan diberikan juga kepada mereka. Termasuk memberikan bantuan berupa fasilitas-fasilitas yang memadai, jadi mereka bisa mendapatkan kehidupan yang layak,” pungkasnya.
Diketahui, Pemerintah Kota Bontang melalui Dinas Ketahanan Pangan Perikanan dan Pertanian (DKP3) Bontang akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp7 miliar dari total keseluruhan dana yang mencapai Rp12,5 miliar.
Dana tersebut, akan diberikan kepada para nelayan dalam bentuk berupa mesin kapal, alat-alat penangkapan dan juga bibit ikan. (*)
Reporter : Mirah Hayati
Editor : Siti Nurkhasanah
