KAREBAKALTIM.com, Samarinda — Kondisi sarana dan prasarana pendidikan di Samarinda kembali mendapat sorotan tajam dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda.
Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar, mendesak Dinas Pendidikan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pemerataan pembangunan sekolah setelah menemukan sejumlah ketimpangan di lapangan.
Hal itu disampaikan Anhar usai melakukan kunjungan lapangan ke SDN 007 dan SDN 009 Samarinda Ilir, Selasa (21/10/2025). Ia menilai, infrastruktur pendidikan di dua sekolah tersebut jauh dari kata layak dan bahkan membahayakan keselamatan siswa.
“Ada sekolah yang baru dibangun dengan anggaran lebih dari Rp4 miliar, tapi air masih masuk ke ruang kelas, atap bocor, lampu dan pintu dipasang asal-asalan. Ini jelas menunjukkan lemahnya pengawasan,” ujarnya.
Menurut Anhar, kondisi tersebut bukan hanya soal teknis pembangunan, tetapi juga cerminan dari minimnya pengawasan dan tanggung jawab kontraktor serta Dinas Pendidikan selaku pelaksana kegiatan.
“Kalau kita lihat di SDN 007 ini, selain bangunannya rusak, ada parit besar di depan sekolah yang membahayakan siswa. Ini sangat tidak pantas terjadi di kota seperti Samarinda,” tegasnya.
Politikus ini juga menyoroti disparitas anggaran dan perhatian antara sekolah di pusat kota dan di wilayah pinggiran. Ia menilai, ketimpangan ini menyebabkan kualitas pendidikan di Samarinda menjadi tidak merata.
“Ada sekolah menengah yang dapat anggaran sampai Rp60 miliar, sementara sekolah dasar seperti ini terbengkalai. Padahal semua anak punya hak yang sama untuk belajar di tempat yang layak,” kata Anhar.
Ia mengingatkan bahwa dengan total anggaran pendidikan mencapai Rp352 miliar pada 2025, seharusnya Pemkot Samarinda mampu memastikan seluruh sekolah mendapat fasilitas yang setara dan sesuai standar.
“Anggaran besar tapi hasilnya tidak mencerminkan kualitas. Ini harus jadi perhatian serius, jangan sampai pembangunan sekolah hanya formalitas tanpa manfaat nyata,” lanjutnya.
DPRD Samarinda berencana memanggil pihak kontraktor dan Dinas Pendidikan untuk meminta klarifikasi sekaligus pertanggungjawaban atas kondisi infrastruktur yang dinilai tidak sesuai dengan anggaran.
“Kami ingin tahu sejauh mana pengawasan dilakukan dan kenapa hasilnya seperti ini. Kalau terus dibiarkan, sulit bagi kita mencetak generasi unggul karena fondasi pendidikan kita rapuh,” pungkas Anhar. (Bey)
