KAREBAKALTIM.com, Bontang – Selain memberikan pandangan atas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2024, Fraksi PKB DPRD Bontang juga memberikan beberapa rekomendasi atas raperda tersebut, Selasa 10 Juni 2025.
Bonnie Sukardi, mewakili Fraksi PKB, menyampaikan terdapat 4 rekomendasi atas nota penjelasan Wali Kota terkait raperda tersebut, antara lain:
1. Mendorong pemerintah Kota Bontang melakukan pemassifan digitalisasi pengelolaan PAD dan pelayanan publik.
2. Perlu dilakukan pengawasan-pengawasan internal atas belanja modal agar tidak hanya tinggi dalam anggaran namun juga berdampak riil.
3. Fraksi PKB meminta transparansi dan akuntabilitas dalam pengeluaran anggaran terutama dana hibah dan bantuan sosial.
4. Perlu dilakukan evaluasi program-program strategis dalam kaitannga dengan RKPD (rancangan kerja jangka panjang daerah) agar lebih sinergis dengan kebutuhan masyarakat lapisan bawah.
Diketahui, sebelumnya pada Senin 2 Juni 2025, Wali Kota Bontang menyampaikan 7 kompen yang yang terdapat dalam nota penjelasan mengenai Raperda itu yang, terdiri dari (1) Laporan Realisasi Anggaran; (2) Laporan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL); (3) Laporan Operasional; (4) Laporan Perubahan Ekuitas; (5)
Neraca; (6) Laporan Arus Kas; dan (7) Catatan atas Laporan Keuangan.
Di mana, Fraksi PKB juga memberikan pandangan dan catatan kritis atas hal tersebut, mulai dari pandangan tidak maksimalnya penyerapan anggaran pada beberapa program prioritas, dengan melihat presentasi realisaai belanja yang hanya 92,74% dari pagu anggaran.
Juga, Fraksi PKB menilai pemerintah kurang optimal dalam penggunaan anggaran untuk kondisi darurat, yang presentasi capaiannya hanya sebesar 16,56%.
“Sehingga kami menilai perlu adanya evaluasi indikator makro sebagai tolak ukur apakah realisasi anggaran pendapatan belanja daerah telah memberikan dampak langsung kepada masyarakat,” tandas Bonnie Sukardi. (Adv)
