KAREBAKALTIM.com, Bontang – Pemerintah Kota Bontang belum lama ini kembali menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).
Dilansir dari laman resmi BPK RI, Opini WTP menandakan bahwa bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
Penghargaan opini WTP yang diraih Kota Bontang merupakan kali ke-11 secara berturut-turut.
Atas hal itu, Fraksi-fraksi di DPRD Bontang menyampaikan apresiasianya terhadap penghargaan dan prestasi tersebut.
Mewakili Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Winardi mengatakan predikasi yang diberikan oleh BPK merupakan bukti nyata bahwa pemerintah Kota Bontang telah melaksanakan pengelolaan keuangan negara dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi.
“Ini mencerminkan integritas dalam pengelolaan sumber daya publik, juga memberikan keyakinan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan telah digunakan secara tepat dan efisien mendukung kesejahteraan masyarakat Kota Bontang,” kata Winardi, Selasa 10 Juni 2025.
Ungkapan tersebut disampaikan dalam pendahuluannya membacakan Pandangan Fraksi PDIP atas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024, dalam Rapat Kerja DPRD Bontang.
Hal senada juga disampaikan oleh fraksi PKB, yang menyebut hal ini merupakan pencapaian yang membanggakan.
“Dan menunjukkan tata kelola keuangan daerah yang semakin baik,” kata Bonnie Sukardi mewakili fraksi PKB.
Sementara itu, menurut Fraksi Amanat Demokrat Bergelora, yang diwakili oleh Arfian Arsyad, raihan WTP selama 11 tahun berturut-turut merupakan hal yang begitu membanggakan.
“Setidaknya menjadi salah satu indikator positif, perbaikan dalam manajemen keuangan Pemerintah Daerah Kota Bontang,” jelasnya.
Adapun Fraksi Gerindra, berharap agar raihan ini terus dikembangkan. “Sehingga kiranya dengan ini, rakyat semakin mendorong kita untuk senantiasa terus-menerus melakukan perbaikan sebagaimana mestinya,” kata Sem Nalpa mewakili Gerindra.
Senada dengan itu, Fraksi Golkar berharap agar Pemerintah Kota Bontang tetap berkomitmen untuk meraih dan mempertahankan opini WTP dari BPKRI.
Sehingga kata Alfin Rausan Fikry, yang mewakili Fraksi Golkar, menyebut komitmen tersebut menjadi pendorong bagi pemerintah untuk bekerja keras lagi untuk memajukan pembangunan daerah dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
“Melalui pembangunan Kota Bontang dari segi sumber daya manusia dan pembangunan, infrastruktur, fasilitas, sarana dan prasarana, yang merupakan amanah yang harus dilaksanakan,” tandasnya. (adv)
