KAREBAKALTIM.com – Fraksi Golkar bersama NasDem memberikan pandangan terkait dengan APBD Perubahan 2024, Sabtu (3/8/2024). Salah satu anggota fraksi Faisal mencatat ada tujuh poin yang ditujukan kepada Pemkot Bontang.
Pertama, ia memberikan apresiasi kepada pemkot dalam hal pendapatan daerah. Pasalnya sektor pendapatan asli daerah mengalami peningkatan dibandingkan APBD murni.
“Pajak daerah dan retribusi daerah mengalami kenaikan cukup signifikan,” terangnya.
Selanjutnya fraksi Golkar bersama NasDem meminta kepada pemkot agar dalam penyusunan APBD perubahan harus berpegang teguh pada prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi, serta keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan.
“Baik di antara kegiatan dalam satu program di OPD dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing OPD. Serta sinkronisasi program dan kegiatan antar tingkatan pemerintahan,” sebutnya.
Faisal juga menuturkan agar pemkot memprioritaskan kebutuhan masyarakat dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Selanjutnya pemkot juga harus segera menyelesaikan sisa ganti rugi 19 rumah di Pelabuhan Loktuan yang belum diselesaikan sampai saat ini.
“Demi kepentingan perluasan pelabuhan dan perluasan lahan parkir,” ujarnya.
Masih di area pelabuhan, Fraksi Golkar bersama NasDem juga meminta agar tiang pancang di belakang kantor lama Uji Kir yang hampir 20 tahun tidak terpakai dipindahkan. Pemindahan ini perlu dianggarkan biayanya agar lahan bisa digunakan untuk lahan parkir sementara.
“Tujuannya untuk menghindari kemacetan. Mengingat saat ini sedang ramainya aktivitas pelabuhan,” ucap dia.
Faisal juga berujar agar pemkot pun menyelesaikan lahan pasar lama Citra Mas Loktuan. Supaya menjadi aset milik daerah. Pada intinya fraksi Golkar bersama NasDem mendukung pemkot dalam rangka menjalankan program-program pembangunan daerah yang diciptakan.
“Guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
Penulis : Aji
