JAKARTA – Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik menekankan Pemerintah Provinsi Kaltim memberikan dukung penuh terhadap program pemerintah pusat untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.
Penegasan ini disampaikan oleh Pj Gubernur Akmal setelah mendengarkan arahan dari menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju di Rapat Koordinasi Penjabat Kepala Daerah yang digelar di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri, beberapa waktu lalu.
“Inti sesungguhnya adalah bagaimana pemda menerjemahkan dokumen-dokumen perencanaan makro, diterjemahkan oleh masing-masing provinsi, kabupaten dan kota kedalam dokumen perencanaan makro daerah,” ungkap Akmal Malik.
Akmal menyebutkan saat ini memang masih dalam masa transisi, namun berdasarkan arahan dari Mendagri, disitulah seorang pemimpin tidak hanya mempunyai kewenangan, namun harus memiliki follower (pengikut) maupun konsep.
“Jadi harus bisa menterjemahkan konsep perencanaan pembangunan tadi, kemudian selama 1-2 tahun semasa menjabat kepala daerah, bisa membuat perencanaan yang linier dengan pemerintah pusat,” ujar Akmal.
Sehingga nantinya saat kepala daerah definitif hadir maka dapat menyempurnakan serta melaksanakan perencanaan pembangunan tersebut.
Dirjen Otda Kemendagri menyebutkan bahwa momentum ini bagi Kaltim sangatlah penting, bagaimana konsep pemerataan menjadi salah satu komponen Indonesia Emas 2045 dapat diterapkan seiring hadirnya Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi salah satu trigger menciptakan pemerataan untuk Indonesia.
Sebab diketahui, konsep IKN dalam rangka mewujudkan keadilan sosial untuk semua rakyat Indonesia, oleh sebab itu lokasi IKN terletak di tengah-tengah Indonesia.
Kaltim mempunyai ruang menjadi suatu sentral demi mewujudkan pemerataan tersebut. Artinya Kaltim harus memaksimalkan perannya. Tak hanya peran fi bidang politik saja, namun juga sumber dayanya.
“Itu kenapa dukungan pembiayaan yang dimiliki oleh Kaltim, harus juga kita lakukan untuk mendukung IKN. Karena IKN nanti akan menjadi sentral,” ujarnya.
Selain itu, menurut Akmal yang terpenting yakni memaksimalkan daerah penyangga di sekitar IKN.
“Kita ingin kedepan, Kaltim dengan pembiayaan kita miliki bukan cuma provinsi, tetapi juga kabupaten/kota yang ada di sekitar IKN untuk bersama-sama mengalokasikan anggaran yang dimiliki untuk membangun daerah penyangga ini,” tuturnya.
Agar bersama-sama dengan IKN menjadi instrumen demi membangun pemerataan seperti tujuan dari Indonesia Emas 2024.
Acara ini dihadiri oleh 193 pejabat daerah dari Gubernur, Bupati dan Walikota.
Para menteri yang menyampaikan arahan yakni Mendagri Tito Karnavian, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri PAN RB Abdullah Azwar Anas, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Mendikbudristek Nadiem Makarim, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman serta Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo.
Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi menutup acara rakor ini.
(Eny/Advertorial/Diskominfo Kaltim)
