SAMARINDA – Keberhasilan Pemerintah Provinsi Kaltim dalam meminimalisir emisi karbon serta memperoleh kompensasi senilai Rp260 miliar dari Bank Dunia merupakan salah satu alasan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melakukan kunjungan kerja ke Kaltim.
Hal itu disampaikan oleh Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldy selaku pimpinan rombongan Pemprov Sumbar.
Rombongan Pemprov Sumbar diterima langsung oleh Penjabat Gubernur Kalimantan Timur Dr Akmal Malik bersama jajaran Pemprov Kaltim.
Mereka bertemu di ruang Tepian I lantai 2 Kantor Gubernur Kaltim, beberapa waktu lalu.
“Awalnya saya baca berita di media-media nasional bahwa Kaltim dapat ratusan miliar rupiah dari carbon trading (perdagangan karbon). Saya berpikir harusnya Sumbar juga bisa ikut berkontribusi dalam mensuplai oksigen Indonesia dan dunia,” tutur Audy saat memulai sambutannya.
Audy kemudian langsung melakukan koordinasi dengan Kadis Kehutanan untuk belajar di Kalimantan Timur.
Sebab, keadaan Sumbar yang luas wilayahnya hanya sepertiga dari Kaltim yang kondisi geografisnya 55 persen berupa hutan. Selain itu, 85 persen nagari atau desa di Ranah Minang lokasinya ada di kawasan hutan.
“Jadi kita ingin belajar gimana cara dapat duit dari carbon trading ini, mengingat lebih dari setengah daratan wilayah Sumbar adalah hutan,” ujarnya.
Pihaknya ingin mempelajari bagaimana mempersiapkan programnya, mulai dari penyiapan dokumen sampai denga mengiimplementasikannya.
“Kita bisa copy jika berkenan kawan-kawan berbagi ilmu dengan kami, sehingga kami bisa mempersiapkan mulai dari hulunya,” tutur Audy.
Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik menyebutkan keberhasilan Kaltim soal penurunan emisi karbon bahkan memperoleh kompensasi dari Bank Dunia tak terlepas dari komitmen kuat pemimpin Kaltim yang bermula dari Gubernur Awang Faroek Ishak, kemudian dilanjutkan oleh Gubernur Isran Noor.
“Ini adalah perjuangan gubernur sebelumnya Pak Awang Faroek yang kemudian dilanjutkan Pak Isran Noor,” ujar Akmal.
Namun ini merupakan proses panjang dan tak bisa instan. Prosesnya juga cukup lama serta memerlukan konsistensi.
Ini juga kembali pada komitmen pemimpin daerah yang didukung oleh berbagai pihak dalam hal pelestarian lingkungan.
Hasil perjuangan tersebut menjadikan Kaltim sebagai provinsi pertama di Indonesia bahkan di lingkup Asia Pasifik yang dianggap berhasil melakukan program kemitraan Forest Carbon Partnership Facility Carbon Fun (FCPF CF) untuk upaya meminimalisir emisi yang berasal dari deforestasi dan degradasi hutan, pengelolaan hutan yang berkelanjutan serta peningkatan stok karbon hutan yang ada di negara berkembang dengan skema pembayaran berbasis kinerja (Result Based Payment).
” Keberhasilan Kaltim hingga mendapatkan pembayaran dimuka sebesar 20,9 juta USD pada bulan Desember tahun 2022 merupakan hasil dari proses yang panjang,” bebernya.
Program penurunan emisi pasca FCPF akan berlanjut demi mendukung percepatan penerapan green economy serta transformasi ekonomi yang ada di Kaltim. (Eny/Advertorial/Diskominfo Kaltim)
