KAREBAKALTIM.com – Anggota DPRD Bontang, Heri Keswanto, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap birokrasi yang berbelit dalam pengurusan jaminan kesehatan melalui BPJS. Dalam pernyataannya di kantor DPRD Bontang, Heri menyoroti bahwa prosedur yang rumit dan persyaratan administratif yang tidak efisien menjadi hambatan bagi masyarakat, terutama saat membutuhkan layanan kesehatan darurat.
“Proses yang berbelit ini membuat masyarakat kesulitan, terutama ketika mereka membutuhkan layanan kesehatan mendesak,” ujar Heri.
Salah satu hal yang menjadi sorotan Heri adalah permintaan beberapa dokumen, seperti Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran, yang dinilainya tidak relevan jika KTP sudah tersedia. Menurutnya, hal ini dapat disederhanakan untuk mempercepat proses pengurusan BPJS.
“Jika sudah ada KTP, kenapa harus ada Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran lagi? Kita bisa menyederhanakan proses ini agar masyarakat lebih cepat mendapatkan pelayanan,” tegasnya.
Keluhan masyarakat terkait kesulitan mengakses layanan BPJS terus meningkat, terutama karena persyaratan administratif yang dianggap memberatkan. Heri menegaskan bahwa pelayanan kesehatan adalah hak dasar setiap warga negara dan tidak seharusnya dihalangi oleh birokrasi yang tidak perlu.
“Kesehatan adalah hak setiap warga negara, dan pemerintah perlu mendengarkan keluhan masyarakat serta meninjau kembali kebijakan terkait pelayanan kesehatan. Kita harus memastikan setiap warga Bontang dapat mengakses layanan kesehatan dengan lebih mudah,” tambahnya.
Heri berharap pemerintah dapat segera merespons isu ini dengan menyederhanakan proses pengurusan BPJS. Menurutnya, langkah ini tidak hanya akan meningkatkan kepuasan masyarakat, tetapi juga memastikan bahwa hak dasar masyarakat atas layanan kesehatan yang layak dapat terpenuhi dengan lebih efektif.
Dengan perhatian serius dari pihak terkait, diharapkan pengurusan BPJS dapat dilakukan lebih efisien. Demi kemudahan akses kesehatan bagi seluruh masyarakat Bontang.
Penulis : Aji
