KAREBAKALTIM.com – Pembangunan folder di Kelurahan Kanaan dan Bontang Kuala diyakini Pemkot Bontang sebagai langkah tepat menangani banjir yang kini rutin melanda Kota Bontang
Namun, untuk merealisasikan rencana itu, pemerintah membutuhkan biaya yang cukup besar.
Kasubbid Data Bapelitbang Bontang, Noni Agetha mengatakan biaya besar yang dibutuhkan untuk pembangunan folder disebabkan harga material bangunan cukup mahal.
“Biayanya cukup besar, satu folder itu butuh biaya sebesar Rp 300 miliar, bayangkan jika dua atau lebih,” kata Noni, Selasa (30/8/2022).
Agar program penanggulangan banjir tetap berjalan, Anggota Komisi III DPRD Kota Bontang Faisal mengusulkan kepada Pemerintah Kota Bontang untuk menggunakan anggaran pusat.
“Folder ini pembangunan berskala besar, kita harus bisa membuat agar ini menjadi kewenangan pusat. Itu harus bisa persiapkan sekarang,” kata Faisal.
Dia pun meminta, pada masa reses DPR RI yang bakal berjalan pada Oktober 2022 mendatang agar digunakan pemerintah untuk menyampaikan kebutuhan anggaran kepada anggota DPR RI perwakilan Kaltim.
Sebab kata dia, dari informasi yang dia peroleh, salah satu DPR RI Dapil Kaltim bakal menggelar reses di Bontang.
“Momen ini bisa dimanfaatkan,” ucap politisi Nasdem ini.
Dia bilang, jika pemerintah hanya bergantung dari APBD Kota Bontang untuk pembangunan folder maka kemungkinan realisasi sangat kecil. Sebab, tahun 2023 pemerintah Kota Bontang hanya menggelontorkan anggara senilai Rp 40 miliar dalam upaya penanggulangan banjir.
“Jadi harus diusahakan jemput anggaran dari pusat,” katanya. (*)
