KAREBAKALTIM.com – Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang, Agus Haris menyoroti lemahnya pengawasan Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup pemerintahan.
Hal tersebut ia lontarkan mengingat sudah puluhan pegawai di lingkungan Pemkot Bontang terjerat kasus narkoba. Baik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun tenaga honorer.
Seperti yang diketahui, baru-baru ini Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Bontang kembali mendapati dua PNS yang terbukti menyalahgunakan obat terlarang jenis sabu.
“Ini membuktikan lemahnya pengawasan dan pembinaan pemerintah bagi ASN-nya”, ujarnya, Jumat (19/5/2023).
Kata dia, kasus narkoba terus menerus terulang dikalangan pemerintahan lantaran tidak ada efek jera. Sehingga pegawai lainnya tetap nekat memakai barang haram tersebut.
Ia berharap pemerintah memberi peringatan terkait darurat penyalahgunaan narkoba di wilayahnya. Seperti memfasilitasi tokoh agama dalam memberikan siraman rohani terhadap pegawai serta masyarakat.
“Siraman rohani sangat penting supaya para pengguna penyalahgunaan bisa bertaubat,” tuturnya.
Lebih lanjut, AH sapaan akrabnya mendorong pemerintah bertindak tegas melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bontang secara berskala melakukan pengawasan terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di kota dikelilingi lautan ini.
“Sudah darurat narkoba pegawai pemerintahan kita ini, harus diberi tindakan tegas, supaya yang lainnya tidak berani melakukan. Bagusnya dilakukan test urine pernah bulan, 3 bulan atau 6 bulan sekali”, pintanya. (Adv)
Penulis: Mira
