KAREBAKALTIM.com, Bontang – Legislator Bontang Muhammad Sahib beri masukan agar agenda rembuk warga tingkat RT sebaiknya dihilangkan.
“1 kali rembuk warga itu, minimal 10-20 permintaan itu baru 1 RT, nah kalau satu kelurahan, di Berbas Tengah contohnya itu sekitar 62 RT,” kata Sahib, saat rapat kerja Komisi C bersama Bapperida Senin 7 Juli 2025.
“Itu baru 1 kelurahan, terus bagaimana kita mau bicara soal pemerataan kalau dananya sedikit” tambahnya.
Menurutnya, adanya rembuk warga menimbulkan harapan berlebih masyarakat, sementara pemerintah hanya memberikan dana Rp1,5 Miliar untuk mengakomodir usulan Musrenbang setiap kelurahan.
Rembuk warga sendiri, merupakan forum musyawarah masyarakat, khususnya di Kota Bontang, pada tingkat RT yang bertujuan untuk menjaring aspirasi, mengidentifikasi masalah, dan mencari solusi bersama terkait pembangunan dan permasalahan di lingkungan tersebut.
Proses ini juga merupakan langkah awal pemerintah mengumpulkan 30 usulan prioritas yang nantinya akan kembali dibahas dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Daerah tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota.
Diberitakan sebelumnya, Bapperida Kota Bontang membeberkan bahwa terkait hal ini, pemerintah memiliki skema baru untuk melaksanakan usulan pada musrenbang, dengan mengucurkan dana Rp1,5 Miliar per Kelurahan. Tujuannya agar terjadi pemerataan di setiap daerah.
Namun, Muhammad Sahib, legislator Komisi C DPRD Bontang justru tidak sepakat dengan hal ini. Menurutnya nilai Rp1,5 Miliar tersebut sangatlah kecil untuk mengatasi berbagai problem di masyarakat tingkat kelurahan, yang notabene terdiri dari beberapa RT.
“Kalau pemerintah selalu mengandalkan rembuk warga baru menuju ke kelurahan kecamatan sebagai bahan musrenbang pasti kacau, karena kemampuan keuangan kita yang tidak mampu,” ujar Ibe, sapaan akrabnya.
Karena ini, dirinya mengusulkan agar rembuk warga ditiadakan, untuk meminimalisir masalah usulan yang tidak terealisasi. “Jangan ada lagi rembuk warga, karena akan menjadi bumerang bagi kita,” tandasnya. (Adv)
