KAREBAKALTIM.com, BONTANG – Lambatnya pencairan belanja pemerintah daerah kembali menjadi sorotan karena dinilai langsung berdampak pada pelaku usaha lokal. Sejumlah kontraktor kecil, penyedia jasa, hingga pedagang mengaku aktivitas ekonomi di awal tahun cenderung lesu akibat minimnya perputaran uang dari proyek pemerintah.
Anggota DPRD Kota Bontang, Winardi, menilai kondisi ini bukan sekadar persoalan teknis administrasi, melainkan menyangkut keberlangsungan ekonomi masyarakat.
Menurutnya, banyak usaha kecil di Bontang bergantung pada proyek dan belanja pemerintah daerah. Ketika pencairan anggaran tertunda, mereka ikut merasakan efek berantai berupa menurunnya pendapatan hingga daya beli.
“Pelaku usaha kecil itu sangat bergantung pada proyek pemerintah. Kalau anggaran belum jalan, otomatis aktivitas ekonomi mereka juga ikut tersendat,” ujarnya, Sabtu (16/5/2026).
Ia menjelaskan, idealnya distribusi anggaran kas dilakukan secara bertahap setiap triwulan agar perputaran ekonomi tetap stabil sepanjang tahun. Namun dalam praktiknya, penyerapan anggaran justru sering menumpuk di akhir tahun.
Kondisi tersebut membuat geliat ekonomi di awal tahun melemah, sementara lonjakan aktivitas baru terasa menjelang akhir tahun anggaran.
Winardi pun mendorong pemerintah daerah untuk mencari solusi agar pencairan anggaran bisa lebih merata sejak awal tahun, meski dihadapkan pada ketidakpastian transfer dana dari pemerintah pusat.
Lebih lanjut, ia berharap perbaikan pola distribusi anggaran dapat segera dilakukan agar ekonomi lokal tidak terus bergantung pada lonjakan musiman di akhir tahun.
“Kalau di awal tahun sudah ada pergerakan, pelaku usaha bisa langsung berputar. Ini penting untuk menjaga daya beli masyarakat tetap stabil,” tegasnya. (Adv)
