KAREBAKALTIM.com – Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) mengeluhkan tingginya biaya sewa stand Animal Fest 2023 yang digarap Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkartan) Kota Bontang.
Salah seorang pedagang mengeluhkan hal tersebut melalui akun media sosial (medsos). Dalam unggahan Cici Tasik Pisanganbontang, jika harga stand dipatok Rp2.750.000 selama enam hari.
Menurutnya nilai itu terbilang mahal, dalam sehari UMKM dituntut harus mencari uang senilai Rp458.000 ribu hanya untuk membayar sewa lapak. Sedangkan pedagang juga mempunyai pengeluaran lain, seperti bayar karyawan harian dan operasional lainnya.
“Sukur-sukur kalau dapat, kebanyakan UMKM merugi,” tulisnya di akun Facebook miliknya.
Sementara, Kepala Disdamkartan Kota Bontang Amiluddin mengatakan mengenai keluhan pedagang perihal harga sewa stan seimbang dengan waktu dan keberagaman acara yang akan ditampilkan.
“Mahal itu relatif, buktinya lapak sudah habis terisi penyewa,” ujarnya.
Kendati, kata dia besaran harga sewa lapak tersebut merupakan ranah Event Organiser (EO) selaku pihak ketiga pelaksana Bontang Animal Fest yang akan digelar di Stadion Bessai Berinta pada 16-22 Oktober mendatang.
Terpisah, Ketua Masyarakat Sadar Wisata (Masata) Eko Satrya bilang besarnya nominal yang ditentukan lantaran event ini dikemas secara berkualitas. Di antaranya mendatangkan artis ibu kota.
“Banyak yang akan disajikan di acara itu nantinya serta standarisasi, waktu yang panjang, dan partisipan lainnya. Jadi biayanya memang cukup besar,” katanya.
Menyikapi hal tersebut, Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang Rustam menuturkan, keluhan UMKM itu sudah dibahas lembaga legislatif saat Rapat Paripurna.
“Ini sudah disampaikan ke Pak Wali saat paripurna sama teman-teman,” sebutnya saat dikonfirmasi, Rabu (6/9/2023).
Namun sebagai mitra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM (Disperindagkop-UMKM) Rustam berharap ada harga yang pas untuk para pedagang yang akan menjajakan dagangannya pada event pecinta animal ini.
“Jadi UMKM turut mendapatkan keuntungan dengan menyewa stand,” ucapnya.
Ia juga mendorong dinas terkait memfasilitasi para pelaku UMKM bekerja sama dengan EO. Selain itu, memberi sarana dan prasarana yang dapat menunjang terlaksananya sebuah kegiatan dengan lancar.
Menurutnya, pemerintah bisa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk membeli tenda dan disewakan dengan harga yang murah untuk UMKM. Hal tersebut merupakan salah satu langkah konkret merangkul pelaku usaha.
“Karena milik pemerintah jadi sewanya bisa lebih murah. Kita hanya memakai jasa EO-nya saja, dengan begitu,” tandasnya.
Pihaknya juga akan menjadwalkan penyelenggaraan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama pihak-pihak terkait untuk mencari solusi agar tidak ada yang dirugikan dengan dilaksanakannya event tersebut.
“Ini masih mencari jadwal RDP. Sebagai wakil rakyat tentu harus mendengar aspirasi masyarakat dan cari jalan keluar,” tutupnya. (ADV)
Penulis: Mira
